Ini Kata Anggota DPR Mantan Aktivis Masinton Pasaribu soal Pasal Penghinaan Presiden

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu

MONITOR, Jakarta - Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden akan dibangkitkan lagi, dari mati syurinya. Saat ini, pasal itu sudah lolos dan disetujui oleh semua fraksi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Setelah dinyatakan Pasal peghinaan terhadap Presiden lolos dari uji materi di RKUHP, tidak serta merta mulus begitu saja, pasal tersebut kini menjadi polemik menyususl adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat.

Lalu seperti apa pandangan seorang Masinton Pasaribu, mantan aktivis yang kini menjadi anggota komisi III DPR RI dari PDIP?

Menurut Masinton, dalam rancangan RKUHP sudah diperjelas dalam butir ayat 2 terkait penghinaan dibedakan dengan yang mengkritik. Dalam rumusannya Masinton mengatakan sudah begitu jelas dirancangan KUHP dalam pasal 239.

“Nah pasal 239 ayat 2-nya kan dsebutkan tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Jadi dalam bentuk kritikan itu tidak masuk kategori norma penghinaan itu,” ujar Masinton kepada MONITOR, di Gedung DPR, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).

Adapun dalam rancang RKUHP penghinaan Pasal Presiden itu, menuai polemik dan kritik dikalangan politisi Senayan yang menyebut tidak perlu meloloskan pasal tersebut.

“Ya di pembahasan panja KUHP semua fraksi setuju, ya saya gak tau politisi mana itu yang ngomong, tapi representasi pembahasan masing-masing kelompok fraksi kan ada di panja KUHP dan semua fraksi menyatakan setuju,” tukas Politisi PDI-P ini.

Sebagai contoh dalam beberapa waktu lalu pada saat acara Dies Natalis UI yang dimana Ketua BEM UI Zaadit Taqwa melayangkan kartu kuning terhadap Presiden di muka umum. Menurut Masinton itu masih dalam ranah kritikan bukan penghinaan terhadap Presiden.

“Ya itu masih kategori kritik bukan menghina itu. Ya kalo itu bisa tergantung mengkritiknya. Jadi tergantung juga kepada presiden nya itu merasa terhina apa enggak,” ujar Masinton

Kendati demikian terkait aturan yang tertuang dalam pasal penghinaan presiden dalam pasal itu masih belum jelas detailnya bagaimana kategori yang dikatakan menghina.

“Nah klo ini masuk dalam delik umum ada juga usulan itu menjadi delik aduan, dan berbeda lagi dengan penghinaan terhadap lambang negara yang sudah di atur, beda lagi kalo terhadap presiden. Jadi kembali lagi pada presiden nya merasa terhina apa tidak,” tandasnya

Mengenai sanksi apa yang akan diterima terhadap penghinaan pasal presiden, Menurut Masinton masih dalam perumusan bagaimana sanksinya 

“Kalau dihukum penjara 5 tahun orang nya bisa ditahan, nah ini sedang dirumuskan sanksi pidana nya,” kata dia

Dia menambahkan, dalam pasal tersebut sama saja misalkan menghina kepala negara asing yang sedang di Indonesia, menurutnya, masuk dalam pidana, “masa menghina kepala negara sendiri tidak dipidana, nah kan itu ada diskriminasi dong kita dalam status sebagai kepala negara,” tegasnya

Meski demikian, terlepas dari hal itu menurut Masinton, siapapun sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara apalagi sebagai presiden, DPR, apabila menerima kritikan memang sudah suatu keharusan.

“Ya kalo dikritik memang harus ya keharusan gak boleh di bungkam tapi klo penghinaan kan perbuatan pidana, jangankan terhadap kepala negara. warga negara biasa yang merasa dirinya direndahkan dihina boleh mengadukan,” imbuhnya.

(jml)

Terpopuler