MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini tengah gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah kepala daerah, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Satu persatu kepala daerah dipanggil untuk diperiksa hingga kemudian dijadikan tersangka.
Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partai berlambang banteng itu sejak awal tidak berubah. Tidak ada toleransi bagi kader yang diduga melakukan korupsi, yakni langsung memecat kader atau anggota yang tertangkap kasus korupsi.
"Dari kami sikap partai tidak berubah hanya komitmen yang memberikan efek jera berupa pemecatan kepada mereka-mereka yang kena OTT dan kena kasus korupsi," ujar Sekjen PDI-P itu saat menghadiri Rekapitulasi Nasional Hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu di Jakarta, Sabtu (17/2).
Hasto juga menjelaskan, partainya akan memegang komitmen dalam mengusung kepala daerah tidak menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pada Pilkada.
"Karena bagi kami kepuasan harus dibangun oleh rakyat. Ketika mencari calon wakil kepala daerah pun, yang kami cari pemburu untuk rakyat. Bukan menghalalkan segala cara," imbuhnya.
Selain itu, Hasto juga menjelaskan dalam pemilihan kepala daerah, partai pemenang pemilu 2014 itu tidak hanya dibebankan pada calon yang diusung. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan termasuk merebut hati rakyat.
"Kami menerapkan strategi berpengaruh. Kami ingin agar kami menetapkan calon bukan hanya beban calon sendiri. Tetap calon bergerak. Strategi gotong royong bahkan biaya pemilu," ujarnya.