MONITOR, Jakarta – Rembuk aktivis digelar oleh forum diskusi Radical Movement dengan tajuk 'Infrastruktur Dikebut, Utang Negara Semakin Gendut' banyak menyoroti Kebijakan Presiden Jokowi, yang menggenjot percepatan infrastruktur namun bertumpu pada utang.
Rabitul Umam selaku kordinator mengaku menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terkesan menganggap enteng beban utang negara yang semakin menggunung dengan dalih hutang negara yang semakin besar dengan kondisi fiskal Indonesia yang masih lemah akan sangat berbahaya secara jangka panjang.
"Pak Jokowi memberi harapan manis bahwa percepatan infrastruktur yang dibiayai dari utang itu untuk menyerap tenaga kerja, tapi realitanya angka pengangguran di Indonesia menurut BPS mencapai 7,4 juta jiwa. Belum lagi banyak infrastruktur jalan yang dikebut malah banyak memakan korban jiwa karena roboh. Maka saya mohon kepada bapak Jokowi untuk berhenti memberi Angin Sorga kepada rakyat," ujarnya.
Acara diskusi yang dihadiri oleh para sejumlah aktivis perwakilan dari berbagai organisasi ekstra kampus (PMII, IMM, GMNI) dan organisasi intra kampus (Dema Universitas UIN Jakarta) ini dimulai pada pukul 19.00 WIB bertempat di Intermezo Coffe. Sedangkan pembicara utama dari diskusi ini adalah pengamat ekonomi Salamudin Daeng.
Dalam diskusi tersebut, Abdurrahman Wahid selaku Ketua Umum PMII Cabang Ciputat berpendapat bahwa mahasiswa saat ini harus kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dapat menyengsarakan rakyat, seperti halnya ambisi percepatan infrastruktur yang kurang terukur dengan kondisi perekonomian nasional yang mesih lemah.
Selanjutnya Adi dari Wakil Presiden Dema UIN Jakarta menduga bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang dikebut Jokowi hanya untuk kepentingan politik pencitraan menjelang pilpres 2019.
Selaras dengan pendapat Wahid dan Adi, Hafidz perwakilan dari IMM cabang Ciputat mengatakan bahwa ambisi percepatan infrastruktur Pak Jokowi telah banyak melanggar kemanusiaan. contohnya pembangunan Banda di Kulon Progo Yogyakarta.
Berbeda dengan tiga aktivis sebelumnya, perwakilan dari GMNI justru mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden yang berani mengambil resiko demi percepatan infrastruktur. Ia pun menilai Jokowi pantas untuk disebut sebagai bapak infrastruktur.
Salamudin Daeng, sebagai pembicara utama dalam diskusi ini mencoba melihat persoalan infrastruktur ini dari kacamata global. Menurutnya persolan pembangunan infrastruktur yang terjebak dalam utang luar negeri ini sebenarnya adalah dampak dari kekacauan ekonomi global, terutama imbas dari ekonomi cina.
“Ini bukan salah Pak Jokowi seratus persen, ini juga dampak dari program MP3EI presiden SBY yang tidak terselesaikan, dan kesemuanya ini merupakan akibat dari jebakan dari permainan elit kapitalis global," kata Daeng.