MONITOR, Jakarta – Provinsi Sumatera Utara selama ini dikenal dengan keberagaman dan pluralisme yang mengakar pada tradisi budaya Sumut begitu kental dengan logat dan pilihan kata yang tegas, bersahabat, hangat dan bersahaja.
Salah satu ciri menonjol dari warga Sumut, yaitu lebih senang berterus terang. Perilaku komunikasi panggung belakang relatif tidak begitu berbeda dengan panggung depan. Begitu juga terkait Pilkada yang syarat dengan unsur kedaerahan.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan setiap Paslon Pilkada Sumut harus membawa nafas pluralisme dan keterusterangan serta ketulusan membawa masyarakat Sumut maju pesat lima tahun ke depan.
Selain itu, paslon juga harus menjauhkan diri dari isu pengkotak-kotakkan warga Sumut atas dasar apapun utamanya kepercayaan.
“Jangan sampai salah satu Paslon, baik langsung atau tidak langsung, atau tim sukses melakukan kontrak politik atas dasar primordialisme, seperti keberpihakan terhadap kepercayaan tertentu,” kata Emrus kepada MONITOR, Sabtu (17/3).
Misalnya, membangun salah satu hal untuk satu golongan kepercayaan tertentu, sementara untuk sekelompok warga dari kepercayaan tertentu sama sekali tidak dilakukan.
Menurut Emrus pemimpin semacam ini, disadari tidak mengindahkan sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kata dia, pemimpin seperti itu kedepannya akan berpotensi menjadi pemimpin yang tidak adil.
“Politik identitas semacam itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, apalagi di era zaman now, saat ini,” ujar Emrus.
Untuk itu, para Paslon harus membuat dan menawarkan program yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.
Menurut Emrus, paslon harus menjelaskan program yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita dari angka yang sekarang menjadi naik secara signifikan pada setiap tahun.
Selain itu, membangun pelayanan publik dengan model jemput bola. Dengan perkembangan teknologi, para pegawai Pemda Sumut, tentu kerjasama dengan instansi pemerintah pusat yang ada di Sumut.
“mengunjungi rumah penduduk untuk memberi pelayanan publik dengan kendaraan sepeda motor yang dilengkapi seperangkat teknonologi pelayanan publik yang mampu membuat KTP, Akte Kelahiran, Sertifikat Tanah dan sebagainya,” tukasnya.
Dia menambahkan dengan membeli satu Helikopter Ambulance untuk setiap pemda tingkat dua yang digunakan mengangkut pasien darurat dari rumah atau tempat kejadian ke Rumah Sakit.