MONITOR, Jakarta – Kasus human trafficking dengan modus program magang siswa SMK di Kendal menjadi catatan hitam oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Retno Listyarti selaku Komisioner bidang pendidikan menilai, model MoU yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan PT Sofia harus menjadi pembelajaran semua pihak untuk tidak terulang.
"Sehingga dapat mencegah para lulusan SMK mengalami eksploitasi dan perdagangan orang," ujar Retno dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR.
Untuk itu, KPAI mendorong Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah mensosialisasi dan melakukan pengawasan terkait program-program sejenis yang mungkin saja di lakukan oleh SMK-SMK lain di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, kata Retno, Kemendikbud juga wajib mencegah dengan mengeluarkan regulasi bagi upaya pencegahan.
Kedua, dalam pengamatan KPAI, Retno menyadari potensi terjadinya trafficking dan eksploitasi dalam kasus ini tetap harus diwaspadai. Seperti pada proses recruitment dan pengawasan di tempat tujuan.
"Oleh sebab itu KPAI mendorong sekolah dan pihak perusahaan harus mengutamakan koordinasi dengan Dinas pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dalam kebijakan dan persetujuan memberangkatkan siswa lulusan SMK, agar dokumentasi dan managerial perusahaan dipastikan legal, sesuai dengan kontrak kerja dan dapat diawasi secara intensif," terangnya.
Ketiga, KPAI mengamati ada tiga fakta yang memprihatinkan selama proses penyaluran tenaga kerja tersebut pada 2016, yang patut diduga praktik eksploitasi. Diantaranya yakni penyekapan selama dua bulan sebelum dipulangkan, gaji bulanan tidak sesuai kontrak kerja, dan perbedaan penempatan dari yang disetujui di Indonesia yang kini kasusnya sedang bergulir di Meja hijau, sehingga mengharuskan penegakkan hukum berjalan agar menjadi efek jera bagi para pelaku dan pembelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan publik.