MONITOR, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritisi kebijakan Pemerintah yang membuka keran impor bahan pangan. Kebijakan tersebut dikhawatirkan membuka celah penyimpangan, salah satunya yakni pemanfaatan oleh oknum tertentu.
Menurut Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, kebijakan yang kini diadopsi pemerintah berpotensi dimanfaatkan pemburu rente (rent seeker) untuk mencari untuk dengan menguasai rantai pasokan bahan pangan.
"Pemburu rente ini timbul akibat kondisi pasar tidak stabil atau market failure. Kemudian, mereka lah yang menguasai rantau pasokan atau supply chain dari komoditas itu," kata Enny Hartati di Kantornya, Jakarta, Rabu (18/4).
Ia menuturkan, sembilan temuan BPK terkait pengelolaan tata niaga impor pangan juga menunjukkan minimnya koordinasi dan integrasi data lintas kementerian, serta ketidakpatuhan terhadap SOP dan ketentuan perundang-undangan.
"Dipicu oleh karut-marut data pangan dan disparitas harga internasional vs lokal yang menggiurkan, memberi ruang pemburu rente merajalela," ujar Enny.
Maka itu, Indef menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan impor pangan secara menyeluruh, baik terkait sistem perencanaan, pemberian ijin, formula dan prosedur maupun aturan tehnis impor. Termasuk mengevaluasi sistem kuota dalam pemberian dan penunjukan izin impor.
"Selama ini kebijakan importasi kita tidak memberikan dampak positif, kecuali terhadap sektor langsung yang berkaitan," terangnya.