Monitor, Jakarta– Dalam memperkuat dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan resiliensi sistem keuangan di Indonesia, Bank Indonesia terus berfokus kepada lima strategi. Pertama, memperkuat dan memperluas cakupan surveilans makroprudensial guna mengidentifikasi lebih dini sumber tekanan. Kedua, melakukan identifikasi dan pemantauan risiko sistemik dengan menggunakan Balance Set of Systemic Risk. Ketiga, memperkuat kerangka manajemen krisis melalui penyelarasan indikator stabilitas sistem keuangan dan hasil surveilans Bank Indonesia dengan Protokol Manajemen Krisis (PMK) Nasional. Keempat, mendukung upaya-upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan terhadap guncangan. Kelima, memperluas koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, OJK dan LPS untuk mendukung bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam kegiatan diskusi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, hari ini (24/05), di Jakarta.
Dalam diskusi, dibahas mengenai pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, khususnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Di tengah berbagai dinamika yang dihadapi bersama di tataran global maupun domestik, integrasi respons kebijakan yang ditempuh otoritas dan lembaga di sektor keuangan menjadi semakin penting. Sinergi antarlembaga merupakan kunci menjaga stabilitas sistem keuangan, guna memberikan ruang pada pertumbuhan perekonomian nasional yang sehat dan berkelanjutan.
Kegiatan diskusi kali ini merupakan bagian dari rangkaian peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 28, Maret 2017. Terbit secara semesteran, buku KSK mengangkat mengenai kondisi dan risiko di sistem keuangan serta faktor-faktor yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh dan komprehensif. Penerbitan buku antara lain bertujuan untuk meningkatkan wawasan publik dalam memahami stabilitas sistem keuangan serta sebagai rekomendasi kebijakan untuk mendorong dan memelihara sistem keuangan yang stabil.