Kolom

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Nur Purnamasidi : APBN 2018 sudah Ideal

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi

MONITOR, Jakarta - Pemerintah telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang dirancang berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal. Program RAPBN 2018 sendiri diklaim telah disusun dengan berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama yaitu : Mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset, Melakukan penguatan kualitas belanja negara dan Ketiga kebijakan berkelanjutan dan efisiensi pembiayaan.

Dengan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2018, maka pendapatan negara akan mencapai Rp 1.878,4 triliun, dimana penerimaan perpajakan adalah Rp 1.609,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 267,9 triliun. Sedangkan untuk belanja negara, dirancang mencapai Rp 2204,4 triliun, di mana belanja pemerintah pusat adalah Rp 1.443,3 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun.

Bagaimana pandangan Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan dan Anggaran Pemerintah menilai RAPBN 2018? MONITOR telah mewawancarai Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi yang menurutnya APBN 2018 sudah ideal baik dari sisi pendapatan dan belanja Negara.

Berikut Petikan wawancaranya :

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018, pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun sebesar Rp1.878.447,3 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar  Rp1.609.383,3 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267.867,1 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp1.196,9 miliar. Adapun  belanja negara tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.204.383,9 miliar, yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443.296,4 miliar, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761.087,5 miliar. Bagaimana Pendapat Anda?

RAPBN 2018 disusun dengan berpedoman pada 3 kebijakan utama, diantaranya : Kebijakan optimalisasi pendapatan melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan asset Negara, Kebijakan penguatan kualitas belanja Negara, yang dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja modal yang lebih produktif, efisiensi belanja non prioritas, dan Kebijakan keberlanjutan dam efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian deficit dan rasio utang serta pengembangan creative financing  seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Melihat postur anggaran yang ada saya menilai APBN 2018 sudah ideal. Dari sisi pendapatan dan belanja Negara tidak terjadi defisit yang tinggi. Asumsi dasarnya pun tidak muluk-muluk, sehingga target pencapaiannya pun tidak akan sulit.

Tapi Alokasi belanja dan target pemasukan membuat neraca keuangan tidak berimbang sehingga Pemerintah kembali berencana menambah utang?

Negara kita merupakan salah satu Negara yang dalam pola penganggaran menggunakan system anggaran defisit. Hal ini merupakan sebuah hal yang wajar dalam sistem tata kelola anggaran sebuah Negara. Negara yang menggunakan system anggaran defisit diantaranya Portugal, Irlandia, Yunani, dan Spanyol. Sejauh defisitnya tidak terlalu besar dan pola pembiayaan defisit anggarannya tertata dengan baik dan terukur maka tidak ada masalah.

Defisit anggaran pada APBN 2018 direncanakan sebesar Rp. 325.936,6 miliar atau setara dengan 2.19% PDB. Secara nominal lebih rendah dari outlook APBN 2017. Dengan postur pembiayaan investasi Rp65,7 triliun, untuk BLU sebesar Rp57,4 triliun termasuk untuk LMAN dan BUMN, pembiayaan pinjaman kepada BUMN pemerintah daerah sebesar Rp6,7 triliun, kewajiban penjaminan sebesar Rp1,1 triliun.

Saya pribadi optimis dengan postur APBN 2018 ini. Kalau kita bandingkan dengan dua negara saja seperti Malaysia dan Brazil, rasio utang kita relatif sangat rendah, masih di 27-29% dijaganya, dibandingkan Malaysia 56%,  Brazil 78%,”.

Soal terget penerimaan Pajak apakah menurut bapak realistis atau tidak lalu kemungkinannya apakah akan tercapai atau meleset lagi?

Saya sebagai pribadi anggota DPR RI dari Partai Golkar tentunya optimis dan mendukung target penerimaan pajak pada APBN 2018. Terlebih dengan kebijakan-kebijakan pembenahan tata kelola pajak yang sudah berbasis online dan berlakunya Automatic exchange of information (AEoI) saya yakin realisasi target penerimaan pajak akan lebih gampang dicapai.

Salah satu yang banyak di bicarakan  d RABN 2018 adalah  pertumbuhan ekonomi yg di patok pemerintah 5.6 %, bagaimana Anda melihat target pertumbuhan ekonomi tersebut?

Target pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5.1-5.6 ini disepakati berdasarkan Rapat Kerja antara DPR dengan Pemerintah pada bulan juni kemarin. Pada saat itu ada 5 fraksi yang menyepakati pertumbuhan ekonomi di kisaran 5.2-5.6 persen, diantaranya Golkar, PDIP, Hanura, PKB, dan PPP. Seiring perbaikan ekonomi global, maka prediksinya adalah harga Sumber Daya Alam yang merupakan basis utama ekspor kita akan juga menanjak.

Perkiraannya tahun depan harga komoditas akan naek 15%. Apalagi tahun depan akan ada Asian Games dan Pemilu tentunya akan juga berpengaruh pada tingkat konsumsi domestik.

Dana bantuan sosial naik drastis dalam RAPBN 2018 anda melihatnya seperti apa?

Salah satu permasalahan utama di Negara ini adalah angka kemiskinan yang masih bisa dikatakan tinggi, yaitu 27.7 juta jiwa atau 10,64 %. Dengan anggaran bantuan sosial yang semakin tinggi itu merupakan langkah positif pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi saat ini.

Seperti kita ketahui, sampai bulan maret 2017 ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 6.900 jiwa dibanding pada bulan September 2016. Kenaikan anggaran bansos ini terjadi karena adanya penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari 6 juta menjadi 10 juta.

Saya yakin dengan naiknya anggaran dan peningkatan KPM PKH ini akan mempengaruhi tingginya daya beli masyarakat. Seperti yang kita ketahui pada fenomena ekonomi Negara kita tahun ini, yaitu terjadi anomali.

Secara makro indicator ekonomi kita berada pada level positif/bagus, namun indikator mikro (daya beli) menyajikan data yang berbeda. Tentunya hal ini juga tak lepas dari terlambatnya proses pencairan bantuan sosial. Maka dengan kenaikan anggaran bansos dan tata kelola pencairan yang bagus daya beli masyarakat akan tetap terjaga atau tidak melemah.

(jml)

Tags RAPBN 2018

Terpopuler