BERITA

Video Gay Kids: Bahaya Ganda di Palagan Medsos

Ilustrasi

LPAI
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia

MONITOR, Jakarta - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menaruh apresiasi tinggi kepada jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (PMJ). Ini kali kesekian PMJ menyertakan LPAI dalam ekspos tentang kejahatan online yang mengincar anak-anak.

Sebagaimana sebutan yang PMJ gunakan, yakni video pornografi anak-anak sejenis kelamin di medsos (video gay kids), LPAI juga menyoroti kian nyatanya ancaman bahkan bahaya orientasi seksual menyimpang--dalam hal ini adalah homoseksualitas--terhadap anak-anak kita.

Sepintas lalu, terkesan bahwa kejahatan pornografi anak berbasis daring tidak memunculkan dampak serius. Apalagi, kerugian yang muncul ketika anak menjadi korban kejahatan semacam itu kerap dikalkulasi semata-mata berdasarkan biaya berlangganan listrik dan jaringan internet. Bandingkan dengan biaya akibat kejahatan seksual terhadap anak dalam bentuk yang--katakanlah--konvensional.

Dua dasawarsa silam, ilmuwan Prentky dan Burgess mengestimasi, setiap kasus kejahatan seksual menelan biaya 183.333 dolar Amerika Serikat Angka tersebut dihitung berdasarkan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaku dan korban (offender-related dan victim-related expenses).

Dapat dihitung, apabila dari seratus kasus dapat ditekan hingga delapan kejadian saja, terjadi penghematan sebesar hampir 1,5 juta dolar AS.

LPAI, bersama Polri, bulan lalu diundang oleh Pemerintah Amerika Serikat khusus untuk memelajari fenomena kejahatan online. Salah satu poin penting, perusahaan-perusahaan penyedia jaringan internet (internet provider) di sana menetapkan larangan penggunaan internet untuk hal-hal yang berhubungan dengan pedofilia, termasuk mengunjungi situs-situs seksual yang menjadikan individu kanak-kanak sebagai objeknya.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi berupa pemutusan internet, tanpa peringatan terlebih dahulu. LPAI memandang kebijakan tegas serupa, jika dipraktekkan di sini, akan bisa melengkapi kerja-kerja pidana yang Polri lakukan.

Di samping masalah pornografi dan pedofilia berbasis daring, LPAI juga mencermati elemen orientasi seksual menyimpang, yaitu homoseksualitas, dalam kasus yang PMJ ungkap ini.

LPAI merasa penting bagi seluruh masyarakat dan otoritas penegakan hukum untuk menjadikan pandangan resmi Pemerintah--sebagaimana disampaikan Menteri Agama--sebagai landasan kita bersikap.

Pada rapat di DPR RI, Desember 2016, Pemerintah menyebut lesbian, gay, biseksual, transeksual (LGBT) sebagai "masalah sosial yang mengancam kehidupan beragama, ketahanan keluarga, kepribadian bangsa, serta ancaman potensial terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia".

Pemerintah juga menekankan fenomena LGBT menjadi "ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang relijius". Dan spesifik relevan dengan perlindungan anak-anak, Pemerintah menggarisbawahi "masalah LGBT mengancam generasi penerus".

Sah sudah; dalam palagan child gay online, di samping menyemangati Polri agar tak henti-henti memburu para teroris pedofilia berbasis online, serta mendorong perusahaan-perusahaan penyedia layanan online agar menerapkan aturan blokir seketat mungkin, LPAI ingin meyakinkan kita semua untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai pondasi ketahanan masyarakat dan bangsa.

Pondasi nilai-nilai agama, yang dipadukan dengan kecerdasan dan kearifan dalam bermedia sosial, serta pendidikan sejak dini tentang integritas heteroseksualitas, adalah mata pelajaran mutlak dalam kurikulum pengasuhan anak oleh segenap orang tua.

Seto Mulyadi (Ketum LPAI) 
Henny Hermanoe (Sekjen LPAI) 


(jml)

Terpopuler