Monitor, Manado-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara memberikan predikat WTP kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan di aula kantor BPK RI Jumat (9/6) sore.
Auditor Utama BPK Syarifudin Mosii menyerahkan hasil laporan kepada Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu didampingi Ketua DPRD Minsel Jenny Tumbuan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, disimpulkan bahwa laporan keuangan Pemkab Minsel tahun 2016 memperoleh WTP.
"Ini dianggap telah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai," ujar Syarifudin.
Bupati Paruntu mengatakan, opini WTP dari BPK adalah cita-cita dan harapan dari Kabupaten Minsel. Untuk mencapai opini WTP, Pemkab telah melakukan banyak perbaikan sistem pengelolaan secara bertahap sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
"Selain itu, kami terus berupaya menertibkan pengelolaan keuangan termasuk aset di semua instansi perangkat daerah," kata Tetty, sapaan akrabnya.
Namun Tetty menegaskan, bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan, tapi justru budaya tertib, transparan, terukur dan bertanggungjawablah yang harus menjadi karakteristik pemerintahan.
Untuk mewujudkan hal itu, tentu harus lewat kerja sama semua pihak serta komitmen semua demi mewujudkan revolusi mental bagi seluruh penyelenggara pemerintah daerah sehingga taat hukum dan mempunyai integritas tinggi.
"Meraih hasil WTP tentu tidak mudah, butuh kerja keras dari semua pihak demi mencapai harapan masyarakat Minsel," ujarnya.
Pemberian opini terhadap laporan keuangan Pemkab Minsel, tentu akan menjadi motivasi tersendiri.
"Bagi kami segenap jajaran pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku," kata dia. *