Kolom

Sesmenkop UKM : Koperasi Harus Menjadi Organisasi Kaya Fungsi, Efisien dan Profesional

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram saat ditemui Redaksi Monitor di ruang kerjanya

MONITOR, Jakarta - Sampai detik ini, koperasi memegang peran strategis untuk menggerakkan denyut nadi perekonomian di Tanah Air. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 33, koperasi memiliki peran ganda, yaitu sebagai badan usaha yang mengelola perusahaan; gerakan ekonomi rakyat dan saka guru perekonomian nasional.

Seiring berkembangnya jaman, tak dapat dipungkiri bahwa globalisasi dan business environment telah bergerak dengan sangat dinamis dan cukup kompleks. Mulai dari kemajuan teknologi, keberadaan pasar terbuka hingga ketatnya kompetisi bisnis memberikan dampak perubahan yang sangat fantastis.

Hal ini menjadikan suatu organisasi seperti koperasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan memiliki strategi jitu atas perubahan tersebut supaya mampu survive. Terlebih Presiden Joko Widodo dalam amanah Nawacita, meminta koperasi untuk berbenah dan mampu meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Mau tidak mau, koperasi dituntut untuk melakukan reformasi dalam tubuh organisasinya. Reformasi koperasi ini dilakukan, supaya mampu melahirkan sistem koperasi sebagai organisasi yang kaya fungsi dan efisien serta ditunjang dengan manajemen yang profesional. Demikian ungkapan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, saat ditemui Redaksi MONITOR di ruang kerjanya.

Mengawali perbincangan hangatnya, Agus menyatakan bahwa kontribusi Koperasi sebagai suatu Lembaga terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional saat ini mengalami kenaikan, yakni 1,71% pada Tahun 2013 dan 3,99% pada Tahun 2016. "Angka ini akan terus kami tingkatkan secara bertahap," ujarnya.

Bahkan berbagai 'gebrakan' untuk meningkatkan kontribusi koperasi, diakui Agus, sudah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM. Seperti apa langkah-langkah dan strategi yang dilakukan kementeriannya, berikut ini kami lansir penjelasan lengkap Agus Muharram.

Apa langkah dan strategi Kemenkop agar koperasi di Indonesia bisa lebih maju dan memiliki daya saing dengan Lembaga Usaha Konvensional?

Langkah yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan kontribusi Koperasi terhadap PDB Nasional diantaranya melalui Reformasi Koperasi, yaitu Rehabilitasi Koperasi, Reorientasi Koperasi dan Pengembangan Koperasi.

Pertama, Rehabilitasi Koperasi. Ini merupakan bentuk pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembubaran koperasi. Kedua Reorientasi Koperasi dengan cara merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas kelembagaan koperasi, dan terakhir kami melakukan Pengembangan Koperasi secara bertahap dan terukur melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi. Tujuannya tak lain untuk mendorong menjadi koperasi skala besar internasional.

Untuk mencapai kemajuan, tentunya koperasi dituntut untuk bekerja ekstra. Lantas adakah stimulus dari pihak kementerian untuk koperasi?

Salah satu upaya yang kami lakukan melalui peningkatan kegiatan penataan kelembagaan baik pada kelompok usaha masyarakat ataupun pada koperasi-koperasi yang telah ada. Stimulus yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM mulai dari penyuluhan-penyuluhan dan pendampingan dengan memberdayakan melalui lembaga Koperasi supaya mempunyai legalitas untuk berusaha.

Bentuk konkritnya seperti apa?

Misalnya, kelompok usaha masyarakat yang akan membentuk koperasi yang anggotanya usaha mikro di fasilitasi biaya pengurusan Akta Pendiriannya. Prosesnya nanti dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) senilai Rp. 2.500.000,- per akta, dan proses Pengesahan sudah dipermudah dengan menggunakan Sistem IT, melalui SISMINBHKOP.

Berapa jumlah targetnya?

Di tahun 2017, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang kelembagaan memprogramkan fasilitasi bantuan biaya pendirian sebanyak 1.000 Koperasi. Selanjutnya di tahun 2018, rencananya akan ditambah sebanyak 1.100 koperasi secara nasional.

Selain bantuan modal pendirian, apakah ada upaya lain?

Ya ada, Kementerian Koperasi juga melakukan pemberdayaan kelembagaan melalui penataan tatalaksana koperasi yang baik (Good Cooperative Governance) terhadap koperasi maupun terhadap UMKM, pemberdayaan di bidang akuntabilitas, peningkatan kesadaran koperasi dalam pemberian pelayanan yang baik terhadap anggotanya dan peningkatan permodalan yang berasal dari anggotanya serta ikut mendorong para anggota koperasi dalam proses demokrasi turut serta dalam pengendalian dan pengambil keputusan melalui pelaksanaan Rapat pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).

Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan keringanan perpajakan melalui PP 15 Tahun 2009, berkaitan dengan bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi orang pribadi dengan bunga yang dibayarkan sejumlah Rp 240.000 sebulan tidak dikenakan pajak penghasilan (0%), dan baru diatas Rp 240.000, per bulan dikenakan pajak sebesar 10%.

Secara kelembagaan, apa yang telah dilakukan Kemenkop terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas untuk memberdayakan Koperasi dan UKM. Secara kelembagaan, masyarakat atau kelompok usaha bersama di berikan pemahaman tentang bentuk usaha bersama melalui Koperasi, dan yang telah berbentuk koperasi di tingkatkan mengenai tatacara pengelolaan manajemennya, pertanggung jawabnya (akuntabilitas), perencanaannya dan keterkaitan dengan pembinaan pelayanan kepada anggota atau calon anggota dan masyarakat, revisi regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi menjadi lebih mudah, sehingga Koperasi dan UKM  akan berkembang dapat melakukan kegiatan usaha lebih dinamis, yang selanjutynya akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domistik Bruto (PDB) maupun Produk Nasional Bruto (PNB) dan pada gilirannya akan meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Akhirnya memperkecil Gap Gini Ratio (Perbedaan antara yang berpendapatan Tinggi dengan yang berpendapatan Rendah)

Di era teknologi digital, apa langkah Kemenkop dan UKM agar pelaku industri UKM bisa bersaing dengan perusahaan profesional serta bisa memasarkan produknya dengan cara modern?

Salah satu strategi yang kami nilai efektif dan efisien adalah, adanya promosi produk KUKM berbasis informasi teknologi. Mengingat besarnya biaya promosi dan terbatasnya kemampuan KUKM dalam mempromosikan produk-produknya, maka kami memberikan fasilitas bagi KUKM yang memiliki produk yang berorientasi pasar dan memiliki kapasitas yang memenuhi permintaan pasar untuk berpromosi.

Ini bisa dilakukan melalui trading board dengan website http://www.indonesian-products.biz yang memiliki jangkauan informasi jauh lebih luas dan memudahkan bagi buyer maupun konsumen. Atau, jika konsumen ingin melihat, mengenali, dan melakukan transaksi produk KUMKM secara langsung maka bisa mendatangi Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LLP KUKM) di Gedung Smesco RumahKu.

Berapa jumlah UKM yang sudah memanfaatkannya?

Hingga saat ini, UKM yang sudah bergabung dalam Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) Kementerian Koperasi dan UKM sekitar 4.298 UKM. Diantaranya produk mebel, kerajinan, garmen, alat rumah tangga, produk kulit dan alas kaki, aksesoris, makanan dan minuman dan produk pertanian.

Disamping itu, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya melakukan pemberdayaan kepada para KUMKM dengan melakukan Pendampingan Teknis Penerapan e-commerce Pemasaran Produk KUMKM. Pendampingan ini dilaksanakan untuk meningkatkan jangkauan pasar lebih luas bagi produk KUMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk KUMKM agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun pasar ekspor serta merubah pola pikir KUMKM yang selama ini masih bertumpu pada sebuah kebiasaan dalam mengakses pasar melalui berbagai kegiatan pemasaran manual seperti pameran, brosur, leatlef, catalog dll menjadikan akses pasar berbasis IT (E-Commerce).

Terakhir, sejauh mana dukungan Kemenkop dan UKM terhadap peningkatan rasio kewirausahaan di Indonesia yang mengalami peningkatan dari 1,55% di tahun 2013 menjadi 3,01% di tahun 2016?

Ini menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM berdampak nyata. Dukungan yang telah diberikan Koperasi dan UKM dalam bidang kewirausahaan, diantaranya perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian penyediaan dana bergulir bagi KUMKM, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk KUKM melalui pemberian HaKI. Program-program tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kewirausahaan sehingga mampu menumbuh kembangkan Perekonomian Nasional  di Indonesia

(tsar)

Terpopuler