MONITOR, Jakarta – Peristiwa gagal berangkatnya Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat belakangan menjadi buah bibir, selain karena gagalnya sang Jendral berangkat karena ditolak masuk ke AS, hingga kini alasan tepatnya pun belum diketahui publik.
Pernyataan yang dikeluarkan Duta Besar AS untuk Indonesia pun dinilai belum cukup menjabarkan kejadian sesungguhnya. Hingga kini, penyebab ditolaknya Jendral Gatot masuk AS masih menjadi misteri.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menduga, bahwa penolakan tersebut disebabkan karena Jenderal Gatot selama ini dikenal dekat dengan umat Islam di Indonesia.
"Kita tahu sendiri bahwa sejak masa kampanye Presiden AS, Donald Trump sudah menunjukkan dirinya anti Islam. Jadi indikasinya bisa di lihat dari sisi itu," kata Ujang di Jakarta, Selasa (24/10).
Menurut Pengamat Politik sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini, tidak mungkin Negara sebesar AS melakukan penolakan terhadap seseorang tanpa ada alasan yang sangat urgen bagi Negara Adidaya itu, baik masalah keamanan atau yang lainnya.
"Tidak mungkin itu hanya kesalahan teknis dari otoritas tertentu, pasti terkoneksi sampai pada Presidennya. Saya kira itu berkaitan langsung dengan kebijakan Donald Trump," jelas Ujang.
Terlebih kata Ujang, Jenderal Gatot dikenal dekat dengan umat Muslim, di sosial media kerap dieluh-eluhkan oleh peserta Aksi Bela Islam sebagai pemimpin yang baik. Sedangkan, kelompok yang melakukan aksi tersebut adalah kelompok yang dicap oleh kelompok tertentu sebagai Islam garis keras, kendati kebenarannya memang masih menjadi perdebatan.
"Nah, di situlah saya kira titik temunya dengan Presiden Trump, yang sangat anti dengan Islam garis keras," uangkapnya.
Kemungkinan lain juga bisa terjadi, kata Ujang lagi, bahwa penolakan AS terhadap Jenderal Gatot merupana Shock Therapi untuk Indonesia, yang selama kepemimpinan Joko Widodo lebih condong berkiblat ke China.
"Bisa juga ini Shock Therapi dari AS untuk Indonesia karena ketergantungannya terhadap China lebih besar daripada AS," tegas Ujang.
Namun, Ujang mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait merespon penolakan ini.
"Meskipun, penolakan ini merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Indonesia," tutup Ujang.