MONITOR, Bogor – Kebijakan Kementerian Pertanian dibawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mengendalikan impor tuai apresias dari Akademisi Institur Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi.
Menurut Gandhi, pengendalian impor adalah kebijakan yang tepat, selain ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan juga mutlak dibutuhkan Indonesia dengan jumlah penduduk yang terbilang besar.
“Indonesia memiliki penduduk 262 juta jiwa membutuhkan pangan yang amat banyak. Ketergantungan pada impor pangan beresiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam kedaulatan kebijakan pangan NKRI,” demikian ungkap Prima Gandhi di Bogor, Jumat (03/11).
Lebih lanjut Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB itu menegaskan, jumlah petani Indonesia yang juga saat ini kondisinya masih perlu dilindungi oleh Pemerintah dan ditingkatkan kesejahterannya.
“Sementara masih ada sekitar 10 persen rakyat termasuk kategori konsumen pangan miskin,” ujar dia.
Karenanya, Gandhi menilai harus ada peran pemerintah yang berpihak kepada rakyat agar produktifitas dan efisiensi pangan tercapai. Keberpihakan tersebut untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.
”Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya,” sebutnya.
“Jadi ini bukan semata soal kerja sama ekspor-impor yang saling menguntungkan, tetapi terkait yang lebih luas yaitu ketahanan dan kedaulatan pangan,” imbuh Gandhi menjelaskan.
Untuk itu, ia menyambut baik program-program yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Yakni membangun infrastruktur air dan lahan besar-besaran, mekanisasi pertanian, juga banyak penemuan teknologi bidang benih, bibit dan rekayasa teknik budidaya dan lainnya.
Demikian juga kebijakan Mentan Amran yang dinilai tegas mengendalikan impor pangan. Seolah membuktikan bahwa Indonesia bukan negara anti impor, bahkan senantiasa menjaga hubungan antar negara saling menguntungkan.
“Saya selalu mengikuti berita-berita selama ini, sehingga tahu persis kebijakannya. Impor dilakukan pas sesuai kebutuhan saja, bukan berdasar keinginan. Itu juga sesuai amanat Undang-Undang Pangan kita. Amran banyak membuat program terobosan guna menggenjot produksi tinggi untuk mencukupi konsumsi pangan,” papar Gandhi.
Perlu diketahui, kemarin (2/11), Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan mengkritik pembatasan impor yang dilakukan Indonesia terhadap produk makanan dan pertanian.