NASIONAL

Pakar Hukum: Tak Ada Alasan Yuridis Novanto Tolak Panggilan KPK

Ketua DPR RI Setya Novanto kembali menolak panggilan KPK

MONITOR, Jakarta - Mangkirnya Ketua DPR RI Setya Novanto dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menjadi topik panas. Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar itu beralasan tidak mendapat surat perizinan dari Presiden Joko Widodo.

Terkait hal ini, Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad menyatakan tindakan Novanto benar-benar tidak kooperatif. Menurutnya, penolakan yang dilakukan Novanto seolah menyiratkan bahwa dia kebal terhadap hukum.

"Apalagi dengan alasan untuk memangil dirinya harus ada izin Presiden. Kok nama presiden di bawah-bawah terkesan ingin menyeret presiden dalam kasus ini atau keinginan meminta perlindungan dari presiden," ujar Suparji di Jakarta.

Lebih lanjut Suparji menyatakan, Novanto tak perlu berkelit di bawah naungan Presiden. Sebab tidak ada aturan yuridis tentang perizinan tersebut.

"Izin presiden menjadi alasan yang konyol, sebab tidak ada alasan yuridis tentang izin tersebut. Ini cuma akal-akalan bagaimana cara untuk menghindar dari panggilan tersebut," tegasnya.

Senada dengan Suparji, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar, Andir Firliansyah, juga membenarkan bahwa tidak ada alasan yuridis tetap yang mendasari perizinan Presiden atas pemeriksaan Novanto.

Andir menilai, hal itu merupakan alasan Novanto yang mengada-ada. "Sebab sudah jelas disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada pasal 245 ayat 3 tentang anggota DPR yang disangka melakukan tidak pidana khusus tidak memerlukan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan," jelas mantan Ketua DPP IMM ini.

Ia menegaskan kasus korupsi merupakan tindak pidana khusus. Jadi menurutnya, tidak ada alasan Novanto untuk menolak pemeriksaan oleh KPK.

(tsar)

Terpopuler