MONITOR, Manila – Untuk pertama kalinya KTT RCEP akan dilangsungkan dalam rangkaian KTT ASEAN ke-31 setelah lima tahun perundingan RCEP bergulir. Para Menteri RCEP yang bertemu pada hari Mingggu (12/11), membahas dua dokumen yang akan dilaporkan kepada Kepala Negara/Pemerintahan RCEP pada KTT RCEP tanggal 14 November 2017, yaitu the RCEP Ministers’ Collective Assessment Report to the Leaders dan the Joint Leaders’ Statement on the RCEP.
RCEP diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar atas maraknya praktik proteksionisme perdagangan di dunia dan memberikan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak. Terlebih lagi dengan semakin tidak jelasnya masa depan TPP setelah keluarnya Amerika Serikat dari mega FTA yang didengung-dengungkan paling bergengsi tersebut.
“Meskipun negosiasi RCEP ini sangat kompleks, masing-masing Negara peserta menegaskan komitmennya untuk merealisasikan kesepakatan yang modern, komprehensif, berkualitas, dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan menuju integrasi ekonomi dan pembangunan inklusif,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Mendag lebih lanjut menyampaikan bahwa meskipun tantangan perundingan RCEP cukup pelik, namun berdasarkan berbagai kemajuan perundingan pada Putaran terakhir bulan Oktober 2017, para Menteri RCEP optimis kalau perundingan dapat diselesaikan pada tahun 2018 asal masing-masing Negara melakukan penyesuaian ambisi dengan Key Elements for Significant Outcomes by End of 2017 (elemen kunci) yang telah disepakati oleh para Menteri RCEP pada bulan September 2017 sebagai acuan.
Penyesuaian ambisi ini menjadi sangat penting mengingat tingkat pembangunan ekonomi masing-masing Negara peserta RCEP yang masih berbeda-beda. Dalam hal ini, para Menteri Ekonomi ASEAN sangat berkeyakinan bahwa modalitas perundingan RCEP khususnya di bidang perdagangan barang, jasa dan investasi usulan ASEAN merupakan jalan tengah yang diharapkan dapat diterima oleh Negara Mitra FTA sebagai acuan dalam menyelesaikan perundingan.
“Dengan keanggotaan yang beragam tingkat pembangunannya, tidak mungkin kita mendapatkan semua yang kita inginkan secara bersamaan. Untuk itu, diharapkan semua negara dapat bersikap fleksibel dan realistis dengan melakukan penyesuaian ambisi agar titik tengah dapat dicapai. Namun, tentu tetap konsisten dengan mengacu pada kesepakatan awal dalam Perundingan RCEP,” jelas Mendag.
Menteri RCEP dan para perunding diharapkan dapat mengintensifkan kerja dan komitmen untuk pencapaian target penyelesaian perundingan pada tahun 2018. Untuk mendukung hal tersebut, seluruh negara peserta RCEP didorong mengalokasikan sumber daya dan memaksimalkan konsultasi domestik sehingga pada setiap putaran perundingan dicapai kemajuan yang berarti.
“RCEP merupakan “living document” sehingga masih terus dapat kita kembangkan seiring dengan perkembangan zaman,” imbuh Mendag.
Para Menteri RCEP juga menyambut baik keterlibatan pelaku usaha, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kembali menekankan pentingnya keterlibatan untuk memastikan RCEP tetap inklusif. Berbekal arahan dari para Kepala Negara dan Pemerintahan RCEP pada KTT RCEP yang pertama ini, para perunding diharapkan dapat melanjutkan perundingan menuju penyelesaian di tahun 2018.
Berbagai isu perlu mencapai kesepakatan, tidak hanya terkait isu di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi, namun juga mencakup beberapa bidang lainnya, seperti perdagangan elektronik (e-commerce), persaingan usaha (competition), mekanisme penyelesaian sengketa (dispute settlement), pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement), dan Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI (intellectual property).
RCEP merupakan pakta perdagangan bebas yang beranggotakan 16 negara (mencakup hampir setengah populasi dunia) yang terdiri dari 10 negara ASEAN (Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dengan 6 negara mitra (Australia, RRT, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru).
RCEP merupakan gabungan 31,60% dari GDP dunia, dan mewakili 28,5% perdagangan global. RCEP diharapkan dapat memberikan peluang kerja bagi generasi muda, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan inklusif, serta mempromosikan inovasi untuk memperbaiki standar hidup masyarakat.