NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Dorong Penegakan Hukum dan Penertiban Sertipikat Tanah

Penandatanganan Mou Kementerian ATR/BPN

MONITOR, Jakarta - Seiring dengan perayaan Hari Tata Ruang Nasional 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong penegakan hukum bidang penataan ruang dan penerbitan sejumlah sertipikat untuk tertib pemanfaatan ruang dan tanah di Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menuturkan sebagai institusi yang menerima mandat penyelenggara pemerintahan di bidang tata ruang dan pertanahan, Kementerian ATR/BPN bertugas untuk memastikan ruang dan tanah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

“Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pembangunan dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang,” ujarnya pada pembukaan Seminar ‘Memasuki Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah’ di Gedung Kementerian ATR/BPN Jakarta, Selasa (14/11).

Memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, sambung Menteri Sofyan, diperlukan sinergi dengan berbagai pihak utamanya ihwal penegakan hukum.

Untuk itu, lanjutnya, Kementerian ATR/BPN bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kerjasama ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto.

“Ini langkah untuk meningkatkan sinergi para pihak dalam rangka penegakan hukum di bidang penataan ruang, khususnya penegakan hukum pidana” jelas Budi.

Bud menambahkan, dengan adanya kerjasama ini maka diharapkan upaya penegakan hukum bidang penataan ruang dapat menjadi semakin efektif dan lebih berhasil sekaligus memberi efek jera terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang semakin masif.

(ah)

Tags ATR/BPN

Terpopuler