BERITA

Pembakaran Polres Dharmasraya; Persepsi Publik Soal 'Teroris' Bias

Polres dharmasraya dibakar

MONITOR, Jakarta - Baru-baru ini dikabarkan bahwa Polres Dharmasraya, Sumatera Barat diduga hangus dibakar oleh dua orang tak dikenal yang disinyalir jaringan teroris. Salah satu buktinya adalah selembar kertas berisi pesan jihad dan tertulis nama Abu 'Azzam Al Khorbily, 21 Safar 1439 H.

Peristiwa pembakaran itu diduga terjadi pada Minggu (12/11) dini hari sekitar pukul 02.45 WIB. Kebakaran inipun mengakibatkan seluruh bangunan utama Polres hangus.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Fakhrizal mengatakan indikasi sementara kasus ini adalah serangan teroris. Sebab, selain bukti kertas jihad, pelaku juga meneriakan kalimat takbir dalam menjalakan aksinya

"Yang jelas, indikasi sementara, serangan dari teroris, karena ada kata-kata thogut dan Allahu Akbar," kata Irjen Polisi Fakhrizal kepada para wartawan di Padang, Minggu (12/11).

Menanggapi hal itu, Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Uhamka, Maneger Nasution berujar, jika itu benar adanya, itu menggambarkan kecacatan nalar kemanusiaan pejabat publik. 

"Salah satu nilai paling elementer dalam HAM adalah respek  terhadap perasaan publik. Pejabat publik tidak boleh miskin moralitas. Pejabat publik tidak hanya cukup merasa bisa, tetapi juga bisa merasa," kata Manager Nasution melalui siaran pers yang diterima, Rabu (15/11).

Manager mengatakan, pimpinan Polri sebaiknya mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres ini. Pasalnya, sulit untuk menghindari persepsi publik bahwa sudah terjadi bias dalam penyebutan "teroris" dan sejenisnya. 

"Bias yang bertitik pusat pada stigmasasi terhadap kelompok agama tertentu. Sanksi organisasi dan sanksi pidana, saya kira, layak dipertimbangkan (bahkan dijatuhkan) bagi Kapolres tersebut,"imbuhnya.

Untuk itu, lajut Manager publik diharapkan untuk tidak terprovokasi. "Mari kita dukung dan awasi pimpinan Polri untuk memproses kasus ini, di samping diproses secara disiplin organisasi, juga dijerat dengan pidana/KUHP dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM," harapnya.

"Negara harus hadir memastikan bahwa hal yang sama tidak terulang di masa mendatang," tutup Manager.

(ah)

Terpopuler