NASIONAL

Internasionalisasi Kasus Setya Novanto, Mungkinkah?

Setya Novanto hendak dibawa ke Kantor KPK

Dr. Maneger Nasution
Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA

Sebagai umat beragama kita mengajak publik mendo'akan agar Setya Novanto (Setnov) diberi kesembuhan oleh Allah SWT dari penyakit yang diderita. Sehingga ia bisa memenuhi kewajiban hukumnya.

Dalam konteks sebagai warga negara, bahkan sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Senior, Setnov  sejatinya taat hukum dengan memenuhi proses hukum di KPK. Apalagi proses hukum terhadap Setnov terkandung maksud untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana korupsi. Proses hukum itu diharapkan bisa membuka tabir kejahatan mafia politik di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, sebagai pejabat publik, Setnov sejatinya memberikan keteladanan dengan memenuhi proses hukum di KPK.

Keberanian dan kemauan Setnov membuka di depan persidangan dibutuhkan. Seperti diketahui dalam kasus e-KTP ini, nalar publik jangan dipersempit hanya sebatas nama Setnov. Padahal beberapa nama gubernur dan politisi juga disebut sama seperti nama Setnov. Untuk itu, KPK perlu didukung untuk berani, profesional, dan adil mengusut semua nama terkait kasus e-KTP. Jangan kemudian berhenti pada, nama Setnov saja.

Pernyataan pengacara Setnov yang akan membawa kasus Setnov tersebut ke Mahkamah Internasional patut dihormati, karena itu adalah hak yang bersangkutan. Hanya niatan itu sebaiknya dipertimbangkan dengan matang agar tidak sia-sia dan _out of context_. Kenapa? Karena mekanisme internasional didesain hanya untuk mengadili perkara-perkara spesifik dan dengan mekanisme khusus.

Sekedar informasi, dalam sistem hukum HAM internasional, ada 2 (dua) mekanisme hukum internasional, ICJ ( _International Court of Justice_) dan ICC ( _International Criminal Court_).

ICJ didesaen mengadili sengketa antar negara atau badan hukum internasional seperti entitas bisnis. Jadi subyek hukumnya adalah entitas tertentu, baik negara maupun non negara. Seperti sengketa perbatasan atau sengketa bisnis internasional. Dengan demikian, ICJ adalah peradilan perdata internasional. Persoalan yang mesti dijawab Setnov atau pengacaranya, apakah klaim pelanggaran hak atas Setnov, seperti yang dikampanyekan pengacaranya, relevan melalui mekanisme ini? Dan, apakah kasus Setnov ini merupakan kompetensi ICJ?

Sedangkan mekanisme ICC, mengadili 4 (empat) jenis kejahatan universal, genosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan kemanusiaan ( _crime againts humanity_) yang memenuhi standar sistematis, terstruktur, massif, dan meluas. Dan, soal yang mesti dijawab Setnov atau pengacaranya adalah, apakah karakter kasus Setnov tersebut termasuk kompetensi ICC? Apalagi mekanisme ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma menuntut adanya ratifikasi dari negara-negara pihak---dan Indonesia sampai sekarang belum meratifikasinya. 

Pertanyaan lanjutannya, mau dibawa ke pengadilan internasional yang mana kasus Setnov ini oleh pengacaranya?

Kalaupun kemudian oleh pengacaranya dibawa ke Dewan HAM PBB atau UNHRC ( _United Nations Human Rights Council_), mekanismenya juga tidak mudah, karena yang bisa membawanya adalah organisasi yang memiliki akreditasi status konsultatif. Lagipula kasus yang dituduhkan kepada Setnov adalah kasus tindak pidana korupsi. Sesuatu yang tidak memiliki dampak signifikan internasional. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan, PBB menegaskan bahwa mekanisme internasional adalah upaya terakhir ( _the last resort_). Setiap kasus yang diduga berkaitan dengan pelanggaran pidana seperti korupsi harus diselesaikan melalui proses hukum nasional yang kredibel terlebih dahulu. Sementara untuk kasus Setnov, bukankah mekanisme hukum nasional masih  berjalan, berproses?

Akhirnya, ikhtiar para pengacara Setnov untuk menuju ke Genewa atau Den Haag, meskipun itu kita hargai sebagai sebuah hak, tetapi sebaiknya dipertimbangkan dengan membaca ulang mekanisme hukum HAM internasional secara memadai.

(hen)

Terpopuler