MONITOR, Cirebon – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengajak masyarakat melawan kampanye hitam pada Pilkada serentak 2018 nanti dan mengharapkan ada sanksi tegas kepada para pelaku.
"Harus kita lawan kampanye yang berujar kebencian apalagi yang menyangkut fitnah, SARA dan itu harus dilawan dan ditindak tegas," kata Tjahjo, di Cirebon, Rabu (13/12).
Seperti pada masa Orde Baru, Tjahjo Kumolo berharap, Menteri dalam negeri juga dapat berperan sebagai pembina dinamika dan sistem politik nasional.
Tjahjo meminta, semua calon pemimpin pada Pilkada serentak nanti dapat mengedepankan program, konsep dan gagasan ketika ingin menjadi penguasa nanti.
Menurutnya, tidak ada alasan dan pembenaran ketika tahapan kampanye nanti mereka menggunakan kampanye hitam untuk meraup suara. Ketika diketahui melanggar, maka seharusnya di diskualifikasi dan diproses secara hukum.
"Kampanye itu harus mengadu program, konsep dan gagasan, jangan fitnah, ujaran kebencian dan politik uang yang digunakan," pintanya.
Tjahjo juga menyoroti politik uang yang sering terjadi, untuk itu katanya harus ada sanksi tegas ketika para kontestan memakai "money politic" ini untuk menang.
"Kalau ketahuan menggunakan politik uang dan tertangkap tangan harus didiskulifikasi," tegasnya.
Lebih lanjut Tjahjo menambahkan, Pilkada dikatakan sukses apabila tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Tahun pilkada serentak 2015 lalu klaim Tjahjo tingkat partisipasi sudah 74%. Pilkada 2018 ini ia berharap lebih meningkat lagi.
"Tahun kemaren sudah 74% dan target KPU serta pemerintah tahun ini minimal 78%," kata Tjahjo yang juga politisi PDI P ini.