MONITOR, Jakarta – Sejumlah capaian berhasil diraih Kementerian Perdagangan di tahun 2017. Tiga hal yang menjadi mandat Presiden Joko Widodo tetap menjadi fokus utama Kemendag, yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) serta mengutamakan penyerapan dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, dan membangun/merevitalisasi pasar rakyat.
"Kemendag terus menunjukkan komitmennya mewujudkan Nawacita. Kami terus bekerja keras dan fokus pada tiga mandat Presiden Joko Widodo untuk memperkuat perdagangan dalam negeri melalui stabilisasi harga dan revitalisasi pasar rakyat, serta meningkatkan ekspor," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat memberikan keterangan persnya usai acara silaturahmi Tahun Baru 2018, hari ini, Kamis (4/12) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Di dalam negeri, Kemendag berhasil mengendalikan harga bapok.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bahan makanan khususnya selama puasa (0,86%) dan Lebaran 2017 (0,69%) tercatat paling rendah dalam enam tahun terakhir. Sama halnya dengan inflasi bahan makanan di tahun 2017 yang tercatat paling rendah dalam enam tahun terakhir, yaitu sebesar 1,26%," ungkap Mendag.
Capaian ini diperoleh dengan berbagai upaya. Beberapa diantaranya yaitu, melalui penetapan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) atas sejumlah bahan pokok, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi beku. Khusus untuk beras, HET-nya ditetapkan berdasarkan wilayah dan jenisnya. Dalam penerapan kebijakan ini, Kemendag merangkul para produsen dan pelaku usaha bapok untuk menentukan HET dan melaporkan ketersediaan stok di gudang secara transparan.
Upaya ini diikuti dengan melakukan pantauan dan pengawasan di 10 pasar induk, 165 pasar rakyatpantauan Kemendag, dan 198 pasar rakyat pantauan BPS. Kemendag bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait seperti Polri, KPPU, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian
Pertanian, dan Bulog bergabung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk memantau stabilitas harga bapok.
Kemendag bersama Perum Bulog juga menggelar operasi pasar guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Tahun Baru.
Untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, pada tahun 2017 dilakukan penambahan rute gerai maritim menjadi 13 rute dari sebelumnya hanya 6 rute.
Gerai maritim merupakan penyangga stok barang kebutuhan pokok.Selain itu, Kemendag juga mendukung program kemitraan antara ritel modern dan warung tradisionaluntuk mengurangi disparitas harga pasokan diantara keduanya. Melalui program ini diharapkanwarung bisa membeli barang dengan harga yang sama dengan ritel modern.
Upaya untuk mencapai target revitalisasi 5000 pasar rakyat juga terus dilakukan. Tahun 2017, Kemendag membangun/merevitalisasi 909 pasar rakyat, yang terdiri dari 246 pasar melalui dana tugas pembantuan dan 618 pasar melalui Dana Alokasi Khusus APBN, serta 45 pasar melalui anggaran Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan demikian, sejak tahun 2015, Kemendag telah membangun / merevitalisasi pasar rakyat sebanyak 2.715 unit.
Sedangkan untuk tahun 2018, Kemendag menargetkan pembangunan pasar rakyat sebanyak 1592 unit, yang terdiri dari 267 pasar melalui dana TP dan 1275 pasar melalui DAK, ditambah dengan 50 pasar dari anggaran Kemenkop UKM. Adapun anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 5,50 triliun.
Kemendag juga mengamankan pasar dalam negeri, melalui pengawasan barang beredar melalui pengawasan prapasar (registrasi produk yang telah diberlakukan kewajiban SNI) dan pengawasan di pasar secara intesif. Pada tahun 2017, melalui Direktorat Jenderal PKTN telah dialksanakan
pengawasan terhadap 582 barang. Pengawasan meliputi 150 barang berdasarkan parameter SNI, 255 barang berdasarkan parameter label Bahasa Indonesia, dan 177 barang berdasarkan parameter Manual Kartu Garansi (MKG).
Khusus untuk parameter SNI, pengawasan juga dilakukan di gudang importir. Dari 150 barang, ditemukan 89 barang sesuai persyaratan SNI; 47 barang tidak memenuhi ketentuan SNI; dan 14 barang masih dilakukan pengujian. Sementara itu dari 255 barang hasil pengawasan label Bahasa Indonesia, terdapat 189 barang yang telah memenuhi ketentuan dan 66 barang belum memenuhi. Adapun dari 177 barang hasil pengawasan MKG, terdapat 119 barang yang memenuhi ketentuan dan 58 barang masih belum memenuhi ketentuan.
Sementara itu, intensifikasi tertib ukur dilakukan dengan menetapkan predikat 6 Daerah Tertib Ukur (DTU) dan 267 Pasar Tertib Ukur (PTU) di 102 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I, II, III, dan IV.
Pada tahun 2017, terdapat 119 penyelenggaraan lelang komoditas dengan nilai transaksi tercatat Rp 254 miliar atau menurun sekitar 8,43% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 277,41 miliar.
Sementara itu, pada tahun 2017, Resi Gudang yang diterbitkan mencapai 164 Resi dengan volume barang sebesar 3.277,18 ton dan nilai transaksi sebesar Rp 26,80 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi penurunan baik jumlah Resi Gudang yang diterbitkan (34%) volume barang (49%) serta nilai transaksi SRG (37%). Berdasarkan hasil evaluasi, faktor signifikan penyebab turunnya kinerja SRG dalam tiga tahun terakhir adalah faktor cuaca yang menyebabkan di beberapa daerah yang selama ini aktif dalam implementasi SRG mengalami kemarau basah.
Kondisi ini mengakibatkan musim panen yang tidak bersamaan (tidak ada panen raya) sehingga harga komoditas (khususnya komoditas pangan)
cenderung stabil bahkan tinggi. Pada tahun 2017, proses bisnis yang ada di Bappebti sebagian besar sudah menggunakan teknologi
informasi, seperti layanan perizinan online, penyampaian laporan keuangan pelaku usaha PBK online (e-reporting), penyebarluasan informasi harga, dan pengawasan transaksi.
Salah satu aplikasi pengawasan yang diluncurkan pada 2017 adalah Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA) yang merupakan sistem pengawasan secara online terhadap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang bertujuan mengantisipasi secara dini kemungkinan terjadinya Market Fraud dan Financial Fraud dalam transaksi SPA.
Dari sektor e-dagang, Mendag berhasil menolak perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk atas barang-barang (fisik maupun digital) yang ditransaksikan melalui e-dagang. Penolakan ini disampaikan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-11 di Buenos Aires, Argentina yang berlangsung 10-13 Desember 2017. Dalam pertemuan itu, Indonesia hanya menyepakati pembebasan biaya jaringan transmisi elektronik barang-barang tersebut.
"Ini merupakan upaya agar pelaku bisnis konvensional, terutama UKM, memiliki kesempatan bersaing dari segi harga," ujar Mendag.