Kuasa Hukum : Bukti Tertulis yang diajukan HTI Lemah

MONITOR, Jakarta - Sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini, Kamis, (11/01) kembali di gelar dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat yakni HTI.

Kuasa Hukum HTI mengajukan setidaknya 32 bukti surat yang mendukung gugatannya sebagaimana pengakuan salah seorang kuasa hukumnya selepas persidangan. 

Kuasa Hukum Tergugat, I Wayan Sudirta yang juga didampingi oleh Hafzan Taher, Teguh Samudra,  Ahmad Budi Prayoga dan Ridwan Darmawan menjelaskan bahwa dari Pembacaan sekilas Tergugat terhadap bukti-bukti Tertulis yang diajukan Penggugat, dari 32 bukti, dapat diklasifikasi menjadi 4 bagian besar, pertama bukti surat-surat keputusan Tergugat dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM terkait SK pendaftaran dan SK pembubaran HTI, kedua terkait Undang-Undang yang berkaitan dengan Perkara yang mereka ajukan, misal UU ormas, Perppu Ormas,  UU HAM, dan lain-lain. ketiga AD/ART Penggugat, terakhir kumpulin berita online yang ada kaitan dengan ormas HTI. 

"Dari keseluruhan bukti itu, saya melihat tidak ada sama sekali bukti yang mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Penggugat sebagai mana yakni SK Menkumham terkait pembubaran HTI melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sama sekali tidak ada, apalagi bukti mengenai AD/ART mereka, justru itu melemahkan mereka sendiri, Pasal 2 AD/ART mereka menyatakan bahwa HTI berasaskan Pancasila dan UUD 1945, padahal kenyataannya mereka mengingkari Pancasila dan UUD 1945 dengan mengusung Ideologi Khilafah",  Tegas Wayan. 

Hafzan Taher melanjutkan, bahwa sejak Tergugat telah mencabut Status Badan Hukum Penggugat, maka Penggugat sudah bukan lagi merupakan Subyek Hukum.

“Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan hukum untuk melakukan aktivitas organisasi apapun termasuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM R.I selaku Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang telah mencabut Status Badan Hukum Penggugat, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017.

“Berdasarkan Asas Contrarius Actus, maka Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya,” katanya.

Dalam kasus ini, Ia memastikan bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan. Dimana Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan telah mempertimbangkan unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis.

Adapun Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, katanya telah dibuat sesuai Prosedur, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada mengenai kegiatan Penggugat selama ini.

Teguh Samudra juga menambahkan, dari bukti-bukti yang ada yang juga kami persiapkan untuk agenda sidang Pembuktian dari Tergugat, tampak bahwa kegiatan Penggugat mengancam eksistensi Pancasila selaku Ideologi Negara dan Falsafah Negara, akan menggantikan UUD 1945 selaku Konstitusi NKRI sekaligus mengancam Keutuhan NKRI.

“Kegiata-kegiatan Tergugat tersebut diantaranya Penggugat telah mengadopsi, menerjemahkan dan menerbitkan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami Hizbut Tahrir (AD Dustur Al Islami) yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, ini akan kami buktikan pada persidangan berikutnya ". terangnya.

Sementara itu, Ridwan Darmawan, menanggapi Putusan Sela Majelis Hakim PTUN yang menolak permohonan intervensi dari dua organisasi yang merasa berkepentingan atas Perkara yang sedang di sidang kan ini, yang lagi majelis hakim menolak permohonan intervensi tersebut dengan pertimbangan bahwa Perkara ini biarlah menjadi Perkara antara Penggugat dan tergugat, agar tidak terjadi gesekan antar warga negara,  tidak sependapat dengan majelis hakim dengan mengatakan bahwa justru pilihan para warga negara yang tergabung dalam berbagai organisasi yang konsent terhadap keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai Falsafah bangsa memilih jalan penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum, adalah cara paling beradab menurut masyarakat modern dimana pun, sehingga pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penolakan pihak intervensi dalam perkara antara HTI dan pemerintah agar tidak terjadi gesekan antar warga negara, justru keliru besar. 

"Majelis hakim keliru besar menurut saya, justru pilihan hukum ini pilihan jalan beradab di negara hukum dimana pun, jangan kemudian majelis hakim mendorong justru masyarakat berhadap-hadapan di jalanan, ini primitif". Ujar Ridwan Darmawan yang juga Pengurus Pusat RMI NU PBNU ini. 

Sidang akan kembali di gelar Kamis, (18/01) minggu depan dengan Agenda Pembuktian Tergugat. 

(jml)

Terpopuler