DPR Sebut Impor Beras Banyak Kejanggalan

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, menyayangkan kebijakan pemerintah yang akan mengimpor beras ketika kondisi pangan nasional relatif stabil. Kebijakan tersebut dikatakannya sebagai bentuk  pengkhianatan terhadap petani.

Apalagi dari data Kementerian Pertanian menunjukkan di beberapa daerah mengalami surplus beras dan memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari.

"Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri," kata Edhy pada rilis persnya, Sabtu (13/1).

Dikatan Edhy, kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang tiba-tiba melakukan impor beras berbanding terbalik dengan kebijakan yang pernah disampaikan Kementerian Pertanian sendiri.

Menurut Edhy, Menteri Pertanian pernah mengatakan tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi.

Menurut Edhy, langkah pemerintah melakukan impor menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya. Beberapa waktu lalu pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda. Tetapi kenapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran.

"Ada apa di balik semua ini?" ujarnya.

Dikatakan politisi Partai Gerindra ini, pada tahun 2015 pemerintah melakukan impor beras. Namun saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah memiliki kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor.

"Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras," katanya.

Persoalan beras yang selama ini selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tetapi  kenapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Hal ini membuat keheranan Ketua Komisi yang membidangi Pertanian ini.

"Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog. Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?" ungkap Edhy penuh tanda tanya.

Edhy menagih janji pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu, yang menyebut akan kembali mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, Jokowi pernah menanyakan mengapa lahan sawah begitu luas namun beras masih impor?. Namun, lebih lanjut menurut Edhy, tiga tahun lebih menjabat, janji Jokowi itu tidak kunjung terbukti.

"Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan," pungkas Edhy.

(azn)

Terpopuler