MONITOR, Jakarta – Belakangan ini, pemerintah membuat gaduh dengan munculnya kebijakan impor beras. Melalui Kementerian Perdagangan, Indonesia dalam waktu dekat akan mendatangkan beras dari Thailand dan Vietnam dengan jenis IR64.
Hal yang mendasari pemerintah membuka ‘kran’ impor beras tak lain karena ‘urusan perut’ masyarakat Indonesia. Itu diungkapkan langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito. Enggar mengatakan, pihaknya ingin menjamin stabilisasi harga di pasaran dan upaya pemenuhan pangan masyarakat.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian terus ‘mempertontonkan’ panen raya melimpah di berbagai daerah bersama para petani. Hal ini seolah menegaskan, bahwa Indonesia tidak akan kekurangan cadangan beras dan mampu memenuhi kesejahteraan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Perbedaan data perberasan nasional antara Kemendag dan Kementan, membuat geger publik. Hal ini tak luput dari perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi. Ia pun terheran saat menyadari data produksi pangan antara dua kementerian tersebut, tidak sama.
Berikut ini petikan wawancara MONITOR bersama Viva Yoga.
Sejauh ini, apa yang Anda amati dari perkembangan kebijakan impor beras?
Pemerintah mengulangi kembali perbedaan data produksi pangan antara Kementan dan Kemendag, selalu terulang kembali. Di saat terjadi kenaikan harga, kalau versi Kementan kenaikan harga itu bukan ditentukan oleh ukurannya stok dan pasokan, karena dari data produksi pangan, terutama beras mengalami surplus.
Jadi menurut logika Kementan, surplus tapi terjadi kenaikan harga. Ini bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan, tetapi karena adanya anomali harga pangan di pasar.
Sementara berdasarkan kacamata kemendag, kenaikan harga disebabkan oleh berkurangnya stok pasokan. Sederhananya, karena faktor distribusi tidak ada lantaran faktor bencana alam dan ganguan alam, misalnya. Bagi Kementerian Perdagangan, terjadinya kenaikan harga pangan karena anomali harga pangan, juga karena faktor distribusi dan tata niaga.
Adakah oknum yang ‘bermain’ dalam hal ini?
Dari pihak Satgas Pangan sendiri, sampai saat ini belum menemukan para pelaku usaha yang melakukan penipuan atau melakukan usaha melawan hukum.
Impor beras di saat panen raya. Kondisi riilnya seperti apa?
Kalau dari Kementan, dibilang impor ditujukan untuk menambah pasokan di pasar, yang hanya berlangsung enam hari sebanyak 500 ribu ton. Ya, satu minggu karena volume konsumsi per bulan 2,5 juta ton. Tapi oleh Kemedag, itu dikatakan bukan untuk operasi pasar, melainkan cadangan beras pemerintah.
Bahkan jika impor beras dari Vietnam dan Thailand, kondisi kedua negara tersebut saat ini belum panen raya. Sehingga harganya masih tinggi.
Kemungkinan, beras-beras lama akan dipoles kembali dan proses administrasi impor itu bisa sampai satu bulan. Jadi mungkin nanti akhir Februari baru sampai Jakarta, saat Indonesia juga tengah musim panen.
Bagaimana DPR memandang hal ini?
Di masa panen raya, jika pemerintah melakukan impor disaat panen raya, maka jelas melanggar UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan pasal 39 yang menyatakan impor itu tidak boleh dilakukan saat panen raya, karena itu bisa merugikan petani.
Untuk mencegah kegaduhan berlanjut, akankah Komisi IV memanggil para pemangku kepentingan?
Ya, Kamis. Minggu ini kita akan panggil. Kami ingin mendapatkan kejelasan dari pemerintah, impor ini untuk apa. Kalau Kementan mengatakan untuk operasi pasar, asumsi nambah stok karena kekurangan pasokan di pasar. Kalau Kemendag inginnya kan beras ini masuk cadagan beras pemerintah (CBP). Ini Beras impor untuk apa sebenarnya?
