MONITOR, Jakarta – Rangkap jabatan yang diemban Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sekaligus pimpinan partai politik menuai sindiran dari berbagai kalangan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo sempat sesumbar melarang jajaran menterinya rangkap jabatan agar fokus mengemban tugas.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan Presiden seyogyanya mengingat kembali komitmen yang telah dilontarkannya pada masa awal kepemimpinannya dahulu.
"Seingat rakyat, dulu ada pernyataan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan pengurus partai politik menjadi menteri di kabinet," ujar Taufik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/1).
Politisi PAN ini tak mau berkomentar lebih jauh, ia membiarkan masyarakat Indonesia yang menilai apapun kebijakan yang ditetapkan Presiden Jokowi. Namun, lagi-lagi ia menyindir bahwa Presiden dulu sangat selektif dan ketat dalam memilih anak buahnya.
"Dulu untuk menjadi menteri saja harus dikualifikasi dengan mendapatkan rekomendasi KPK bahkan heboh sekali. Dukungan parpol pun diminta tanpa syarat namun sekarang saya tidak tahu," ujarnya.
Lebih jauh, ia menyatakan kemungkinan Presiden memiliki alasan tersendiri mengapa masih mempertahankan salah satu menterinya yang kini menduduki jabatan pimpinan partai politik negeri ini.