MONITOR, Jakarta – Kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang memperbolehkan becak kembali beroperasi di Jakarta, menimbulkan pro kontra di kalangan wakil rakyat Jakarta. Dimotori Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), beredar kabar Anies akan diinterpelasi gara-gara kebijakannya tersebut.
"Ya, saya sudah dengar kalau PDIP sedang menggalang dukungan akan melakukan interpelasi terhadap gubernur. Saya pikir itu sah-sah saja itu kan hak yang melekat pada setiap anggota," ujar Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung.
Namun demikian, dikatakan Lulung sebagai salah seorang pimpinan dewan, dirinya tidak tertarik dan tidak akan ikut melakukan interpelasi soal becak tersebut.
"Lagian, kebijakan Gubernur soal becak ini bagus. Saya melihatnya Pak Anies memang bener-benar memperhatikan masyarajat kecil di Jakarta yang selama ini terpinggirkan," ujarnya.
Bahkan dikatakan Lulung, kebijakan yang dikeluarkan Anies soal becak adalah melanjutkan program Joko Widodo (Jokowi) – Ahok saat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dan itu tertuang dalam kontrak politik Pemprov DKI dengan jaringan miskin kota.
"Ini yang harus diketahui masyarakat. Program becak ini sebenarnya bagian dari program Pak Jokowi yang kemudian dilanjutkan dan direalisasi oleh Pak Anies," cetus Anies.
Dari informasi yang dihimpun Monitor, lobi-lobi interpelasi oleh PDIP sedang gencar dilakukan.
Di sisi lain, sebelumnya Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dibeberapa media, mengakui memang benar kalau Fraksi PDIP akan menjadi motor penggerak dewan dalam menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi kebijakan Anies yang mengoperasikan becak di ibukota.
"Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi lain akan melakukan interpelasi dan pengkajian ulang kebijakan Gubernur," kata Gembong seperti dikutip beberapa media Ibukota.