Berlindung Dibalik Aturan, Kemendagri Keukeuh Usulkan Polri jadi PJ Gubernur

Ilustrasi : Mendagri, Tjahjo Kumolo

MONITOR, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie angkat bicara terkait polemik rencana pengangkatan PJ Gubernur dari Polri. Menurut Arief, pengusulan perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal di Polri dan Mayor Jenderal di TNI, tidak menyalahi aturan.

"Usulan dua nama dari perwira tinggi Polri tak menyalahi aturan," kata Arief, di Jakarta, Jumat (26/1).

Arief menambahkan jika kemudian muncul usulan nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani, sebenarnya tidak ada masalah. Dari sisi aturan juga tak ada yang dilanggar. Karena memang perwira tinggi setingkat Irjen dimungkinkan jadi penjabat.

"Sebab  dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UUPilkada), aturannya jelas, untuk mengisi kekosongan jabatan bisa dijabat pejabat tinggi madya," tambahnya.

Arief menjelaskan tentang yang dimaksud pejabat tinggi madya. Kata dia, pejabat tinggi madya kalau di Kementerian Dalam Negeri, adalah pejabat eselon I.

"Nah,  kalau di TNI, setingkat Mayjen dan Polri setingkat Irjen," katanya.

Arief berharap, tidak ada lagi polemik atau pro kontra. Sebab, dua perwira tinggi Polri yang sekarang ramai diberitakan hendak jadi penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, masih sebatas usulan. Tapi, keputusan akhir ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, itu masih batas usulan, tidak melanggar ketentuan apa pun. Mendagri, kan, berpegang pada ketentuan yang ada," katanya.

(jml)

Terpopuler